Koran Sunda – Pertumbuhan ekonomi di setiap daerah berbeda beda tiap tahunnya, faktor pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi juga tingkat kemiskinan di seluruh kota yang ada di indonesia khususnya yang berada di Jawa Barat, salah satu laporan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat untuk tahun 2025 menyebutkan ada 5 kota termiskin di Jawa Barat.
Laporan yang di rilis BPS bukan sekadar persentase semata, tetapi bentuk kesejahteraan, kebijakan-kebijakan yang diberikan, dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat di berbagai daerah yang ada di Jawa Barat.
Data yang di keluarkan oleh BPS tersebut terdapat 5 Kota Termiskin Di Jawa Barat, banyak sekali faktor yang mempengaruhi 5 Kota tersebut di anggap termisikin di Jawa Barat salah satunya masih dalam masa transisi pasca pilkada Tahun 2024 kemaren.
Kini, di beberapa wilayah Kota/Kabupaten yang ada di Jawa Barat dipimpin oleh kepala daerah yang baru dengan semangat perubahan dan janji penurunan angka kemiskinan. Pakah kepala daerah tersebut mampu menepati janji mereka ketika masa kampanye sebelumnya?
Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat telah memberikan pengumunan secara resmi tingkat kemiskinan terbaru yang mencatat ada 5 Kota Termiskin Di Jawa Barat dengan persentase penduduk miskin paling tinggi pada tahun 2024. Data tersebut menjadi acuan perekonomian daerah dan kondisi sepanjang satu tahun terakhir menjadikannya sebagai tolok ukur keberhasilan berbagai program di bidang sosial dan ekonomi.
Berikut Daftar 5 Kota Termiskin Di Jawa Barat Tahun 2025:
- Kabupaten Indramayu: 11,93%
- Kabupaten Kuningan: 11,88%
- Kota Tasikmalaya: 11,10%
- Kabupaten Majalengka: 10,82%
- Kabupaten Bandung Barat: 10,49%
Dapat di lihat dari data persentasi di atas menunjukkan, Kabupaten Indramayu masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di bandingkan dengan kabupaten lainnya yang ada di Jawa Barat, kemudian di pringkat selanjutnya ada Kabupaten Kuningan. Meski terdapat sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, persentasi tersebut tetap menjadi peringatan bagi pemerintah Kota/Daerah agar mampu meningkatkan langkah konkret guna dapat menekan angka kemiskinan.
Bahkan data yang di berikan BPS tersebut hanya beberapa bulan setelah dilaksanakannya Pilkada Serentak yang berlangsung tahun lalu sehingga ada beberapa pemimpin baru di sejumlah daerah. Salahsatu di antaranya adalah Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Bandung Barat, yang kini menantikan perubahan yang dapat langsung di rasakan dari kepala daerah baru hasil pilihan rakyat.
Kondisi itu menjadikan ruang analisis, bagaimana kemampuan pemimpin baru mampu merespons tingkat persentasi kemiskinan yang menjadi “pekerjaan rumah” besar? Apakah pemimpin Kota/Daerah akan menguatkan program jaring pengaman sosial, mampu membuka lebih banyak lapangan kerja untuk masyarakatnya, atau justru berani membuat terobosan baru kolaboratif dengan sektor swasta dan komunitas di daerahnya masing-masing?
Jika daerah-daerah tersebut tidak segera di benahi dengan kebijakan yang tepat sasaran, maka untuk daerah-daerah dengan persentasi tingkat kemiskinan di atas 10% akan terus tertinggal. Di sisi lain, ini juga menjadi waktu yang pas bagi pemimpin baru untuk menunjukkan komitmen dan kemampuan mereka dalam membenahi kondisi ekonomi di daerahnya masing-masing.
2025 merupakan waktunya bagi para pemimpin baru di Jawa Barat untuk membuktikan kemampuannya, apakah akan memberikan perubahan atau tetap menjadi Kota/Derah tertinggal dengan tingkat kemiskinan tinggi? Jika berhasil menurunkan kemiskinan secara signifikan, maka bukan hanya grafik BPS yang berubah, tetapi juga kepercayaan masyarakat yang akan tumbuh.
