Koran Sunda – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon melaksanakan acara sosialisasi mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada Rabu (15/10/2025).
Acara ini bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat serta para pemangku kepentingan sebelum Raperda dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Cirebon Setia Budi Hartono, menyampaikan penyusunan Raperda KTR mengedepankan prinsip partisipasi bermakna.
Ia menyampakain juga bahwa Pemerintah Kabupaten Cirebon terbuka untuk setiap masukan, mengingat sangat pentingnya tembakau sebagai salahsatu komoditas yang menopang perekonomian Kota Cirebon.
“Pemerintah Kabupaten Cirebon sudah melakukan analisa terhadap potensi dan resiko penurunan PAD, terkait Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagai dampak dari Raperda KTR ini.
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), bersama Dinas Kesehatan dan Bagian Hukum Pemkab Cirebon, akan bertugas untuk melakukan pemetakan dan memberikan solusi atas potensi serta dampak ekonomi tersebut kepada Bupati nantinya” uangkap Setia Budi dalam keterangannya, hari Jumat (17/10).
Setia Budi juga menjelaskan bahwa proses harmonisasi di tingkat provinsi telah selesai, dan Pemkab siap melanjutkan untuk pembahasan lebih lanjut bersama DPRD.
Nanti dalam prosesnya, akan ada ruang khusus untuk menilai evaluasi sesuai kondisi sosial ekonomi saat ini.
“Tujuan utama dalam penyusunan Raperda KTR ini adalah untuk menemukan titik keseimbangan antara tiga kepentingan sekaligus, yaitu kepentingan kesehatan untuk masyarakat, kepentingan sektor ekonomi guna keberlanjutan investasi dan usaha, serta kepentingan untuk pendapatan asli daerah” tambahnya.
“Prinsipnya, kawasan tanpa rokok ini bertujuan guna mengurangi kerugian dari ketiga sektor tersebut. Pihaknya akan menyerap aspirasi dan masukan untuk penyempurnaan Raperda KTR ini secara berkelanjutan ke depan” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Cirebon Ida Kartika, mengungkapkan dukungannya terhadap regulasi yang di rencanakan ini.
Namun, menurut Ida Kartika berharap agar aturan yang di buat nantinya tidak membebani para pelaku usaha, khususnya di sektor pariwisata.
“Kami memohon Pemerintah Kabupaten Cirebon bersikap bijak dalam membuat peraturan. Jangan sampai memberikan dampak buruk bagi pelaku usaha dan masyarakat yang sudah sulit, makin sulit lagi. Silakan untuk membuat aturan, akan tetapi jangan sampai mencekik masyarakat” ungkap Ida Kartika.
PHRI juga memohon agar pemerintah harus mempertimbangkan dampak ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja akibat regulasi penerapan Raperda KTR.
“Situasi ekonomi saat ini makin sulit. Jangan sampai regulasi yang ada justru akan menambah angka pengangguran. Kami pelaku usaha pasti akan taat, asal peraturannya tidak merugikan” pungkasnya.
