Bandung — Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyatakan tidak akan lagi membiayai operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB Kertajati) di Kertajati, Kabupaten Majalengka.
Sikap tersebut di ambil setelah evaluasi terhadap kinerja dan beban keuangan daerah yang di nilai tidak dapat terus menanggung biaya operasional bandara.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menilai pembiayaan operasional BIJB seharusnya menjadi tanggung jawab pengelola bandara dan pihak terkait sesuai skema bisnis yang telah di sepakati.
Selama ini, anggaran daerah disebut telah cukup besar di alokasikan untuk mendukung keberlangsungan operasional bandara, namun hasil yang di capai dinilai belum optimal.
Pemprov Jabar menegaskan bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap BIJB tidak berarti menanggung seluruh beban biaya operasional.
Pemerintah daerah, menurutnya, memiliki keterbatasan anggaran yang harus di prioritaskan untuk pelayanan publik lain, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pengentasan kemiskinan.
Kebijakan ini memunculkan beragam respons, mengingat BIJB Kertajati sebelumnya di proyeksikan menjadi bandara utama di Jawa Barat serta penopang pertumbuhan ekonomi kawasan Rebana.
Namun hingga kini, tingkat aktivitas penerbangan dan jumlah penumpang di bandara tersebut dinilai belum sesuai dengan target awal.
Pemprov Jabar mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dan model bisnis BIJB.
Pemerintah berharap pengelola bandara dapat lebih aktif menarik maskapai, membuka rute baru, serta mengembangkan ekosistem pendukung seperti kawasan industri, logistik, dan pariwisata agar bandara dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa bergantung pada anggaran daerah.
Selain itu, koordinasi dengan pemerintah pusat juga di nilai penting, mengingat status BIJB sebagai bandara internasional.
Pemprov berharap ada kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pengelola bandara dalam memastikan keberlangsungan operasional BIJB ke depan.
Di sisi lain, kalangan legislatif dan pengamat kebijakan publik menilai keputusan Pemprov Jabar tersebut perlu di barengi dengan langkah konkret untuk menghindari stagnasi aktivitas bandara.
Tanpa dukungan yang memadai dan strategi pengembangan yang jelas, BIJB di khawatirkan sulit berkembang dan tidak mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar.
Meski demikian, Pemprov Jabar menegaskan komitmennya untuk tetap mendukung pengembangan kawasan sekitar bandara melalui kebijakan non-anggaran, seperti kemudahan perizinan, promosi investasi, dan penguatan konektivitas transportasi menuju BIJB.
Ke depan, nasib operasional BIJB Kertajati sangat bergantung pada kemampuan pengelola dan pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan potensi bandara.
Pemprov Jabar berharap BIJB dapat bertransformasi menjadi bandara yang mandiri secara finansial dan berkontribusi nyata terhadap perekonomian daerah tanpa membebani anggaran pemerintah provinsi.
