BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara proyek pembangunan pusat data kecerdasan buatan (AI data center) “AI Campus 2 (CGK4)” milik BDx Data Centers di Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta.
Keputusan tersebut di ambil setelah ditemukan bahwa proyek senilai Rp3,5 triliun tersebut belum mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Penghentian sementara Proyek Data Center AI di lakukan menyusul inspeksi mendadak yang mengonfirmasi adanya kegiatan konstruksi fisik awal di lapangan. Pemprov Jawa Barat mengkritik praktik “bangun dulu, izin menyusul” yang di anggap mengabaikan tata kelola perizinan.
Dedi Mulyadi menegaskan, langkah ini di ambil bukan untuk menolak investasi, melainkan untuk memastikan seluruh tahapan regulasi di penuhi demi melindungi kepentingan publik dan lingkungan.
Fokus utama pengetatan perizinan ini tertuju pada tingginya konsumsi air untuk pendingin data center berkapasitas total 640 Megawatt tersebut. Fasilitas ini di perkirakan membutuhkan alokasi air hingga 384 liter per detik dari sumber air Waduk Jatiluhur.
Pemerintah daerah menuntut jaminan agar operasional komputasi intensif tersebut tidak mengganggu pasokan air baku bagi pemukiman warga serta irigasi pertanian di Purwakarta.
Langkah tegas Pemprov Jabar ini memicu respons pro dan kontra dari berbagai kalangan. Kelompok lingkungan menyambut baik langkah penegakan hukum ini sebagai upaya mitigasi risiko ekologis.
Sebaliknya, kalangan pelaku industri dan pengamat ekonomi mengingatkan pentingnya menjaga kepastian iklim investasi agar investor global tidak mengalihkan modalnya ke negara tetangga.
Guna menuntaskan polemik tersebut secara transparan, Pemprov Jawa Barat kini menggandeng tim pakar independen dari ITB dan UI untuk mengawal kaji ulang AMDAL. Proyek BDx di pastikan dapat kembali di lanjutkan segera setelah seluruh dokumen teknis dan perizinan resmi di terbitkan.

Komentar