BANDUNG — Polemik terkait operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati kembali mencuat ke ruang publik. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara terbuka meminta agar operasional Bandara Kertajati di hentikan sementara.
Permintaan tersebut di sampaikan menyusul klaim kerugian negara yang di sebut mencapai Rp100 miliar akibat bandara yang di nilai belum beroperasi secara optimal.
Menurut Dedi, Bandara Kertajati sejak awal di bangun dengan ekspektasi besar sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi Jawa Barat bagian timur.
Namun dalam praktiknya, bandara tersebut justru di nilai membebani keuangan daerah maupun negara karena minimnya aktivitas penerbangan dan rendahnya jumlah penumpang.
“Bandara ini dibangun dengan biaya besar, tetapi sampai hari ini belum mampu menunjukkan kinerja yang sebanding.
Operasional Bandara Kertajati Menjadi Bebean Negara
Negara terus menanggung kerugian, angkanya bisa mencapai Rp100 miliar. Kalau kondisinya seperti ini, lebih baik operasionalnya di hentikan sementara,” ujar Dedi dalam keterangannya.
Ia menilai, operasional Bandara Kertajati di hentikan karena biaya operasional bandara yang tinggi tidak sebanding dengan pemasukan yang diperoleh.
Mulai dari biaya perawatan infrastruktur, operasional harian, hingga dukungan anggaran dari pemerintah daerah di nilai terus menggerus keuangan publik tanpa hasil yang signifikan.
Dedi juga menyoroti persoalan aksesibilitas menuju Bandara Kertajati yang hingga kini masih menjadi kendala utama.
Jarak tempuh yang jauh dari pusat kota, minimnya transportasi umum terintegrasi, serta belum optimalnya infrastruktur pendukung membuat bandara sulit bersaing dengan bandara lain di Jawa Barat, khususnya Bandara Husein Sastranegara di Bandung dan Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang.
“Masalah utamanya bukan hanya bandara, tetapi ekosistemnya. Akses jalan, transportasi publik, dan pusat pertumbuhan ekonomi di sekitarnya belum siap. Akibatnya, maskapai dan penumpang enggan memanfaatkan Kertajati,” katanya.
Upaya Pemerintah Menangani Polemik Bandara Kertajati
Lebih lanjut, Dedi mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pengelolaan Bandara Kertajati.
Ia menilai, keputusan strategis harus di ambil secara realistis, termasuk kemungkinan mengubah fungsi bandara atau menghentikan sementara operasional hingga seluruh kesiapan benar-benar terpenuhi.
Di sisi lain, pemerintah provinsi Jawa Barat sebelumnya menyatakan tetap berupaya mengoptimalkan Bandara Kertajati melalui berbagai skema, mulai dari pemindahan penerbangan, pengembangan kawasan aerocity, hingga integrasi dengan jalan tol dan moda transportasi lainnya.
Namun, pengamat transportasi menilai bahwa keberlanjutan Bandara Kertajati memang membutuhkan kebijakan yang konsisten dan berbasis kajian mendalam.
Tanpa perencanaan yang matang dan dukungan pasar yang kuat, bandara berisiko terus menjadi beban anggaran.
Polemik ini menambah daftar panjang perdebatan mengenai efektivitas pembangunan infrastruktur berskala besar.
Publik kini menanti langkah konkret pemerintah dalam merespons kritik tersebut, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara di gunakan secara tepat guna dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
