PANGANDARAN — Tepat satu bulan memasuki tahun anggaran 2026, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pangandaran telah menembus angka Rp13 miliar.
Capaian tersebut tercatat hingga akhir Januari dan menjadi indikator awal pergerakan ekonomi daerah, terutama dari sektor pajak dan retribusi yang bersentuhan langsung dengan aktivitas warga dan pariwisata lokal.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pangandaran menyampaikan bahwa realisasi PAD tersebut di himpun dari dua sumber utama, yakni pajak daerah dan retribusi daerah. Keterangan itu di sampaikan pada Jumat (30/1/2026).
Meski menunjukkan tren positif, pemerintah daerah menilai capaian tersebut masih perlu di dorong mengingat target PAD tahun 2026 yang cukup besar.
Pajak Daerah Baru Capai 5,53 Persen dari Target
Berdasarkan data Bapenda Pangandaran, sektor pajak daerah hingga akhir Januari 2026 baru terealisasi Rp7,43 miliar atau 5,53 persen dari target keseluruhan sebesar Rp134,41 miliar.
Plt Kabid Bapenda Pangandaran menjelaskan, pajak jasa perhotelan menjadi penyumbang terbesar dari sektor pajak, dengan realisasi mencapai Rp2,96 miliar dari target tahunan Rp30 miliar.
Angka ini sejalan dengan mulai meningkatnya kunjungan wisatawan ke sejumlah destinasi unggulan di Pangandaran sejak awal tahun.
Selain pajak hotel, pajak listrik juga memberikan kontribusi signifikan dengan realisasi Rp1,75 miliar dari target Rp23,27 miliar.
Sementara itu, pajak makanan dan minuman tercatat sebesar Rp1,02 miliar dari target Rp15 miliar, yang banyak di sumbang oleh restoran dan rumah makan di kawasan wisata.
Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), realisasi masih tergolong rendah.
Hingga akhir Januari, penerimaan PBB-P2 baru mencapai Rp650,91 juta atau 1,63 persen dari target gabungan Rp40 miliar.
Adapun pajak kendaraan bermotor tercatat terealisasi Rp915 juta atau 4,20 persen dari target Rp21,77 miliar.
“Secara umum, realisasi pajak di awal tahun memang belum tinggi. Namun tren mulai terlihat, terutama dari sektor perhotelan dan konsumsi masyarakat,” ujar Jumsa Plt Kabid Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya Bapenda Pangandaran.
Retribusi Daerah Didominasi Sektor Pariwisata
Selain pajak, kontribusi PAD Pangandaran juga ditopang oleh retribusi daerah.
Hingga satu bulan berjalan, realisasi retribusi telah mencapai Rp6,44 miliar atau 10,85 persen dari target Rp59,45 miliar.
Penyumbang terbesar berasal dari retribusi sektor pariwisata dengan realisasi Rp5,98 miliar dari target Rp50 miliar.
Angka tersebut sebagian besar berasal dari retribusi objek wisata pantai yang menjadi andalan Pangandaran, seperti Pantai Barat dan Pantai Timur.
Sementara itu, retribusi dari Dinas Perhubungan menyumbang Rp263,31 juta, yang berasal dari parkir dan pelayanan transportasi.
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) juga berkontribusi melalui retribusi persampahan dengan realisasi Rp50,92 juta.
Menurut Bapenda, tingginya kontribusi sektor pariwisata menunjukkan bahwa aktivitas wisata masih menjadi tulang punggung ekonomi daerah dan berdampak langsung pada perputaran ekonomi masyarakat, mulai dari pedagang kecil hingga pelaku usaha jasa.
Dampak ke Warga dan Strategi Pemda
Capaian PAD di awal tahun ini turut di rasakan oleh masyarakat, terutama pelaku usaha di kawasan wisata.
Sejumlah warga mengaku aktivitas usaha mulai menggeliat, khususnya saat akhir pekan.
Pemkab Pangandaran menegaskan bahwa peningkatan PAD harus di imbangi dengan peningkatan pelayanan publik.
Dana yang di himpun akan di arahkan untuk mendukung perbaikan infrastruktur, kebersihan kawasan wisata, serta pelayanan dasar di tingkat desa dan kecamatan.
Pemerintah daerah juga mengimbau para wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan, khususnya menjelang musim libur yang di prediksi akan kembali meningkatkan kunjungan wisatawan.
“Kami berharap masyarakat dan pelaku usaha bisa bersama-sama mendukung peningkatan PAD, karena hasilnya akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan,” ujar jumsa PLT Bapenda Kabupaten Pangandaran.
Dengan PAD yang telah menembus Rp13 miliar dalam satu bulan pertama tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Pangandaran optimistis target pendapatan daerah dapat tercapai.
Namun, pemda menegaskan perlunya penguatan pengawasan, optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar pertumbuhan PAD berjalan berkelanjutan dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga Pangandaran.
