Kuningan — Krisis air bersih yang dialami warga Desa Cikalahang, Kecamatan Dukuhpuntang, Kabupaten Cirebon, kian memprihatinkan. Ironisnya, desa yang berada di sekitar sumber mata air justru tidak menikmati akses air bersih yang memadai. Warga Cikalahang disebut menjadi korban kebijakan kerja sama penyediaan air bersih antara PDAM Kuningan dan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Selama bertahun-tahun, masyarakat Cikalahang menghadapi kesulitan memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari.
Padahal, wilayah tersebut berada tidak jauh dari sejumlah sumber mata air penting, seperti Talaga Nilem dan Talaga Remis.
Air dari kawasan tersebut justru di alirkan ke daerah lain melalui kerja sama antarwilayah, sementara warga sekitar sumber air harus berjuang memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri.
“Air di ambil dari wilayah kami, tapi kami justru kesulitan mendapatkan air bersih. Ini sangat ironis,” ujar seorang warga Cikalahang yang enggan di sebutkan namanya.
Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kebutuhan rumah tangga, tetapi juga memukul sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama warga. Berkurangnya pasokan air menyebabkan lahan pertanian menyusut secara signifikan. Data menunjukkan, luas sawah Desa Cikalahang yang semula sekitar 144 hektare kini tinggal 89,03 hektare hingga tahun 2025.
Penyusutan lahan pertanian tersebut di picu oleh menurunnya debit air dari Talaga Nilem dan Talaga Remis yang selama ini menjadi andalan irigasi warga.
Banyak sawah terpaksa beralih fungsi atau di biarkan tidak produktif karena tidak lagi mendapat pasokan air yang cukup.
“Dulu sawah kami masih bisa panen dua sampai tiga kali setahun. Sekarang, satu kali panen saja sudah sulit,” kata seorang petani setempat.
Warga menilai kebijakan di stribusi air bersih yang di lakukan PDAM Kuningan tidak berpihak pada masyarakat sekitar sumber air.
Kerja sama penyediaan air bersih dengan Kabupaten Cirebon di nilai lebih mengutamakan kebutuhan wilayah lain di bandingkan warga lokal yang terdampak langsung.
Persoalan ini semakin rumit karena melibatkan kewenangan lintas daerah dan pemerintah pusat. Pengelolaan sumber daya air di atur dalam regulasi nasional, sehingga pemerintah desa maupun kabupaten memiliki keterbatasan dalam mengambil keputusan sepihak.
Pemerintah Kabupaten Cirebon mengakui bahwa persoalan krisis air bersih di Cikalahang tidak sederhana. Di perlukan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, PDAM, hingga pemerintah pusat untuk mencari solusi yang adil dan berkelanjutan.
Pengamat kebijakan publik menilai, kasus Cikalahang mencerminkan lemahnya keadilan distribusi sumber daya air. Menurut mereka, masyarakat di sekitar sumber mata air seharusnya menjadi prioritas utama dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.
“Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga soal keadilan. Negara harus memastikan warga sekitar sumber air tidak menjadi korban kebijakan,” ujar seorang pengamat.
Kini, warga Desa Cikalahang berharap adanya evaluasi menyeluruh terhadap kerja sama penyediaan air bersih tersebut. Mereka menuntut hak atas air bersih dan keberlangsungan pertanian yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi desa, agar krisis berkepanjangan ini tidak terus berulang.
